Berita Terkini

Tahuna, kab-kepulauansangihe.kpu.go.id – Sembilan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe mengikuti Pembukaan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring pada Senin, 23 Februari 2026. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Provinsi Gorontalo bersama Balai Diklat Keagamaan Manado. Dari KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, kegiatan pembukaan diikuti secara daring oleh sembilan CPNS bertempat di ruang rapat KPU Sangihe. Pelaksanaan Latsar ini dijadwalkan berlangsung mulai 23 Februari hingga 10 Mei 2026. Kepala Balai Diklat Keagamaan Manado, Dr. H. Khaeron, S.Sos., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan harapan agar seluruh rangkaian kegiatan Latsar dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Ia menegaskan bahwa Latsar merupakan tahapan penting dalam membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas, serta mampu menjalankan tugas dan fungsi secara akuntabel. Sementara itu, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam sambutannya mengingatkan para CPNS agar mengikuti seluruh proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Ditekankan bahwa setiap peserta harus memperhatikan secara saksama materi yang disampaikan oleh narasumber, menjaga kedisiplinan sebagai ASN, serta tetap fokus dan konsisten selama mengikuti pendidikan dan pelatihan. Dengan memohon perkenanan Tuhan Yang Maha Esa, Sekretaris KPU Sulut secara resmi membuka Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2026 dengan penuh semangat. Pelaksanaan Latsar CPNS ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dasar ASN, memperkuat pemahaman terkait tugas dan fungsi kelembagaan, serta membangun karakter aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik. Melalui kegiatan ini, diharapkan para CPNS di lingkungan Sekretariat KPU Sangihe dapat semakin siap menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepemiluan secara profesional, transparan, dan berintegritas.

Tahuna, kab-kepulauansangihe.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan apel pagi rutin yang bertempat di halaman Kantor KPU Sangihe pada Senin, 23 Februari 2026. Kegiatan apel yang dilaksanakan setiap hari Senin ini merupakan bagian dari upaya pembinaan kedisiplinan serta penguatan koordinasi internal di lingkungan sekretariat. Apel pagi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Ibu Nelda Kalangit, dengan pembina apel Bapak Fikri Tjikoa selaku Sekretaris KPU Sangihe. Kegiatan tersebut diikuti oleh para Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional, serta seluruh staf sekretariat. Dalam arahannya, Sekretaris KPU Sangihe menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran sekretariat yang tetap setia dan konsisten mengikuti apel pagi rutin setiap hari Senin. Menurutnya, apel pagi bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen, kedisiplinan, serta membangun semangat kebersamaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga soliditas dan etos kerja, terlebih dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan yang tengah dan akan berjalan. Setiap bagian diharapkan dapat terus meningkatkan koordinasi, ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pelaksanaan apel rutin ini, diharapkan seluruh jajaran sekretariat KPU Sangihe senantiasa menjaga integritas, profesionalitas, serta komitmen pelayanan, guna mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Tahuna, kab-kepulauansangihe.kpu.go.id – Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Latihan Dasar (Latsar) CPNS yang diselenggarakan secara daring oleh Balai Diklat Keagamaan Manado pada Kamis, 19 Februari 2026. Kegiatan tersebut diikuti secara daring dari ruang rapat Kantor KPU Sangihe dan didampingi oleh Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM, Ibu Merry Malendes. Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Kepala BDK Manado, Dr. H. Khaeron, S.Sos., M.Si. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya Latsar sebagai tahapan wajib bagi CPNS dalam membentuk karakter, integritas, serta kedisiplinan sebagai aparatur sipil negara. Ia juga berpesan agar seluruh peserta mengikuti Latsar dengan sungguh-sungguh dan menunjukkan kinerja yang inovatif sehingga hasil pembelajaran dapat diterapkan secara nyata di unit kerja masing-masing. Dalam kegiatan tersebut dipaparkan tahapan pelaksanaan Latsar CPNS Tahun 2026 yang dirancang melalui skema learning journey, yakni: Pembelajaran Mandiri; E-Learning; Habituasi (penerapan nilai-nilai dasar ASN di tempat kerja); E-Learning II; Pembelajaran Klasikal. Materi sosialisasi disampaikan oleh narasumber BDK Manado, Bapak Irwan Muhammad, M.Si., yang menjelaskan secara rinci alur pelaksanaan Latsar, sistem pembelajaran, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta. Secara umum, Latsar CPNS merupakan proses pembentukan kompetensi dasar yang bertujuan menanamkan nilai-nilai dasar ASN, seperti berorientasi pada pelayanan publik, akuntabilitas, loyalitas, kompetensi, serta kemampuan beradaptasi dan berkolaborasi. Melalui tahapan ini, para CPNS diharapkan tidak hanya memahami tugas dan fungsi secara administratif, tetapi juga mampu bekerja secara profesional, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keikutsertaan CPNS Sekretariat KPU Sangihe dalam sosialisasi ini menjadi bagian dari komitmen lembaga untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang profesional dan berintegritas dalam penyelenggaraan tugas-tugas kepemiluan.

Tahuna, kab-kepulauansangihe.kpu.go.id - Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar rapat bersama para Kepala Sub Bagian dan Pengelola Keuangan pada Kamis (12/2/2026), bertempat di ruang rapat Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe. Rapat ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Rapat Penguatan Kelembagaan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara pada pagi hari sebelumnya. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya konsolidasi internal dalam rangka memperkuat tata kelola organisasi, khususnya di lingkungan sekretariat. Fokus utama dalam rapat ini adalah penguatan pengelolaan keuangan, terutama dalam penyusunan dan penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Sekretaris KPU Sangihe menekankan pentingnya ketelitian, kelengkapan dokumen pendukung, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap proses administrasi keuangan. Dalam arahannya, Sekretaris mengingatkan bahwa penyusunan SPJ yang tertib, akurat, dan tepat waktu merupakan bagian dari komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran negara. Selain itu, pengelola keuangan diminta untuk meningkatkan koordinasi lintas sub bagian guna meminimalisir potensi kesalahan administrasi serta memastikan keselarasan antara pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban anggaran. Rapat juga membahas evaluasi terhadap penyusunan SPJ sebelumnya, identifikasi kendala teknis di lapangan, serta langkah-langkah perbaikan yang perlu segera ditindaklanjuti. Dengan adanya forum ini, diharapkan seluruh jajaran sekretariat dapat memiliki pemahaman yang sama dalam pengelolaan keuangan serta semakin meningkatkan kualitas tata kelola administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe. KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe berkomitmen untuk terus memperkuat kelembagaan melalui pengelolaan anggaran yang profesional, tertib, dan sesuai regulasi sebagai bagian dari dukungan terhadap penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

Tahuna, kab-kepulauansangihe.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku Termohon menghadiri Panggilan Sidang Lanjutan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara pada Kamis, 12 Februari 2026. Sidang tersebut merupakan lanjutan dari persidangan sebelumnya atas permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Rakyat Anti Korupsi sebagai Pemohon. Agenda persidangan dilaksanakan di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dengan dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, Absan R. Tahendung, bersama Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Rahmat Gaib. Dalam persidangan tersebut, Termohon membacakan memori keberatan sebagai bentuk tanggapan resmi terhadap permohonan yang diajukan Pemohon. Selanjutnya, Pemohon menyerahkan tanggapan tertulis kepada Termohon dalam forum persidangan. Majelis Komisioner juga menanyakan perihal dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sebelumnya diminta untuk disampaikan pada sidang terdahulu. Menanggapi hal tersebut, Termohon menyampaikan bahwa pihaknya akan menunggu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum menyerahkan dokumen dimaksud, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam arahannya, Majelis menetapkan agenda sidang selanjutnya berupa penyampaian jawaban atau tanggapan lanjutan dari Termohon sekaligus pengajuan alat bukti dari masing-masing pihak. Sidang lanjutan direncanakan tetap dilaksanakan dalam rangkaian perkara yang sama, dengan penjadwalan waktu yang akan disesuaikan mengingat pada pekan mendatang terdapat hari libur dan cuti bersama. Kehadiran KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam persidangan ini merupakan wujud komitmen lembaga dalam menghormati proses hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. KPU Sangihe senantiasa menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu. Melalui proses persidangan ini, KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe berharap penyelesaian sengketa informasi dapat berjalan secara objektif, adil, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Tahuna, kab-kepulauansangihe.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan kegiatan Internalisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Kamis, 12 Februari 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Lantai 2 Kantor KPU Sangihe dan difasilitasi oleh Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Internalisasi ini merupakan bagian dari upaya penguatan pemahaman regulasi serta penyamaan persepsi di lingkungan KPU Sangihe dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan seluruh jajaran memahami substansi perubahan dan ketentuan teknis yang diatur dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2025, sehingga dapat diimplementasikan secara tepat dan akuntabel. Materi internalisasi disampaikan oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Sangihe, Bapak Ihsan F. Panawar. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan pokok-pokok pengaturan dalam PKPU tersebut, termasuk mekanisme pemutakhiran data pemilih, sumber data, koordinasi dengan instansi terkait, serta pentingnya validitas dan akurasi data sebagai fondasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berkualitas. Kegiatan ini dipandu oleh Sekretaris KPU Sangihe, Bapak Fikri Tjikoa, selaku moderator yang memfasilitasi sesi diskusi dan tanya jawab secara interaktif. Melalui forum ini, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, dan klarifikasi terkait implementasi regulasi di tingkat kabupaten. Rangkaian kegiatan ditutup oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sangihe, Bapak Japri Lintuhaseng. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya sinergi antar divisi dan jajaran sekretariat dalam mendukung pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai bagian dari komitmen KPU dalam mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Kegiatan internalisasi ini diikuti oleh seluruh jajaran Sekretariat KPU Sangihe sebagai bentuk konsolidasi internal dan penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, KPU Sangihe berharap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.